JEJAKREDAKSI.COM - Pemkab Inhu Riau terus bergerak agresif memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, S.Sos, M.Si yang memimpin langsung rombongan Roadshow Jilid II Pemkab Inhu ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Jakarta, Jum'at (10/7).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Daerah, Zulfahmi Adrian, AP. M.Si beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran rombongan Pemkab Inhu disambut langsung oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Audiensi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan program pembangunan di Kabupaten Inhu dengan arah kebijakan makro pemerintah pusat, khususnya pada sektor ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan berkelanjutan.
Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, memaparkan sejumlah usulan prioritas dan isu strategis yang membutuhkan intervensi serta dukungan dari pemerintah pusat. usulan tersebut meliputi Penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan pangan lokal secara berkelanjutan.
Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor perkebunan dan perikanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, Bupati juga mengusulkan revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Inhu yang mengalami kerusakan serius akibat kebakaran maupun faktor usia bangunan.
Bupati menegaskan bahwa pasar merupakan pusat perputaran uang dan penggerak aktivitas UMKM, namun perbaikannya membutuhkan dukungan APBN mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ade Agus Hartanto juga menyampaikan persoalan lahan kelapa sawit hasil penertiban kawasan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) agar diserahkan kepada koperasi desa, demi menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan desa.
Merespons berbagai usulan tersebut, Wamenko Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif jajaran Pemkab Inhu yang aktif melakukan koordinasi dan "menjemput bola" ke kementerian pusat demi kepentingan daerah.
Terkait isu pengelolaan lahan eks-penertiban Satgas PKH, Hanif menyatakan sependapat dengan usulan Bupati Inhu. Ia mengakui bahwa selama ini hasil tanaman sawit di kawasan tersebut belum dapat dibukukan secara optimal oleh perusahaan karena statusnya masih dalam pengawasan pemerintah.
Sebagai komitmen awal, Wamenko Pangan menegaskan siap mendorong usulan pengelolaan berbasis koperasi desa tersebut kepada Agrinas Nusantara untuk ditindaklanjuti.
Namun, ia meminta Pemkab Inhu bergerak cepat menyusun dokumen resmi sebagai landasan administrasi yang kuat.
Melalui koordinasi matang ini, hubungan antara Pemkab Inhu dan Kemenko Bidang Pangan RI diharapkan semakin erat, sehingga berbagai program ketahanan pangan, revitalisasi ekonomi pasca-bencana, dan optimalisasi PAD di Kabupaten Inhu dapat segera terealisasi demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (stone/rilis)
0 Komentar